Era Bupati Kopli Anggaran Tahap Pertama BPJS Ketenagakerjaan  THLT Lebong Senilai Rp. 150 juta Dari APBD 2022

Laporan : Edwar Mulfen

Selasa, 22 Februari 2022

Kilas Bengkulu, Lebong
Pemerintah kabupaten Lebong, provinsi Bengkulu era Bupati – Wabup (Kopli Ansori – Drs.fahrurrozi)  melalui, sekretaris daerah (sekda) Lebong, Mustarani Abidin, terhadap Biro media ini secara eksklusif menjelaskan, bahwa terkait diterbitkannya Inpres nomor 2 tahun 2021, kemudian Permendagri nomor 27 tahun 2021 dan surat edaran (SE) Kemendagri nomor 842.2/5193/SJ tentang Implentasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di pemerintah daerah mengatakan, untuk BPJS ketenagakerjaan bagi pegawai bukan ASN (non ASN) sudah di tindak lanjuti dan sudah di anggarkan, khusus untuk tenaga harian lepas terdaftar (THLT) sesuai dengan SK yang sudah diterbitkan, Kata Sekda Lebong Mustarani Abidin, pada hari selasa,(22-02-2022).

“Polting anggaran untuk tenaga harian lepas terdaftar (THLT), sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan itu memang sudah di siapkan di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2022, namun untuk tahap awal, nilainya sebesar Rp.150 juta, tentu dengan anggra itu belum dapat mengkaper seluruh THLT yang ada,maka kita akan memilah untuk pegawai bukan ASN (non ASN) atau THLT yang kita daftarkan kerjasamanya ke pihak BPJS sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan khusus bagi THLT yang memiliki resiko yang tinggi saja dulu”, tandasnya.

Hal senada juga dikatakan  Plt. Kepala BKD Lebong, Erik Rosadi, di ruang kerjanya mengatakan, untuk ploting anggaran tenaga harian lepas terdaftar (THLT) sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan sudah dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Lebong tahun 2022 ini, senilai RP.150 juta, namun Anggara tersebut diperuntukkan khusus bagi tenaga harian lepas terdaftar (THLT) kabupaten Lebong, dikarenakan keterbatasan anggaran, ungkapnya.

“Dengan anggaran tersebut sudah dapat dipastikan, tidak dapat mengkaper seluruh tenaga harian lepas terdaftar (THLT) kabupaten Lebong untuk diajukan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan kepada pihak BPJS itu sendiri, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran, untuk tahap awal ini Pemkab Lebong hanya mampu menganggarkan Rp.150 juta, dengan anggaran ini hanya tenaga harian lepas terdaftar (THLT) yang memiliki resiko pekerjaan yang tinggi akan diajukan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Secara teknis pihak BKPSDM nantinya akan mendata tenaga harian lepas terdaftar (THLT) mana saja yang akan didaftarkan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan kepada pihak BPJS tahap pertama ini,” tandasnya.

Editor : Redaksi.

Baca Juga

Rapat Banggar DPRD BU Terkait KUA-PPAS Tahun 2025 Bersamam TAPD

Laporan : Aryon Suswanto Selasa, 16 Juli 2024 Kilas, Bengkulu Utara – DPRD kabupaten Bengkulu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *