KilasBengkulu.com Lugas, Tandas, Akurat
Laporan : Edi Yanto
Senen, 13 Desember 2021
Kilas Bengkulu, Utara – Pihak DPRD dan sekretariat Dewan Bengkulu Utara, tidak mendukung untuk mewujudkan good governance dan clean goverment dalam melakukan tata kelola keuangan daerah yang baik secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan agar efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat pada tahun 2021. Hasil terpantau media ini anggaran di sekretariat dewan pada APBD murni dan APBD Perubahan mencapai Rp. 44.313.719. 562.
Dari data yang dimiliki pada APBD- P pengunaan dana Rp. 44.313.719. 562, terdapat berbagai pos – pos program sub kegiatan, diantaranya, pos proses penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah Rp. 39.999.749, Pembahasan rancangan peraturan daerah Rp. 512.350.312, Fasilitas penyusunan penjelasan Rp. 91.757.351, Pembahasan KUA dan PPAS Rp. 48.877.689, Pembahasan APBD Rp. 49.904.550, Pembahasan pertanggungjawaban APBD Rp. 61.398.574, Pengawasan penggunaan anggaran Rp. 69.863.141, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Rp. 13.845.163.396, Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD Rp. 245.678.698, Pelaksanaan medikal check Up DPRD Rp. 90.000.000, Penyelengaraan administrasi keanggotaan DPRD Rp. 29.759.709, Penyedia kebutuhan rumah tangga DPRD Rp. 1.205. 197.846.
Penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 299.348.067, Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Rp. 10.400.618, Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD Rp. 49.500.000, Pengadaan mebel Rp. 262.032.704, Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik Rp. 436.769.843, Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 1.604. 519.808, Penyediaan jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp. 521.744.155, Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp. 49.970.838, Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 406.408.800.
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp. 3.022. 857.106, Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Rp. 159.074.420, Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Rp. 122.573..043, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rp. 357.675.800, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 31.193.882, Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 192.693.169, Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 305.814.563, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 43.427.311, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 174.999.747.
Bimbingan teknis DPRD Rp. 399.223.000, Publikasi dan dokumentasi dewan Rp. 1.040.406.739, Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli Rp. 380.599.700, Penyelengaraan hubungan masyarakat Rp. 433.094.187, Kunjungan kerja dalam daerah Rp. 159.810.043, Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Rp. 9.656.004. 000, Fasilitas tugas pimpinan DPRD Rp. 4.329. 998.801, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 159.924.673.
Dari berbagai anggaran yang ada di sekretariat DPRD kabupaten Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH, Selaku ketua beberapa kali coba untuk di konfirmasi melalui WhatsApp masih bungkam sementara Dra. Evi Fitriani, MM, sebagai sekretaris (Sekwan), hanya mengatakan belum melihat secara rinci dan mengetahui terkait anggaran yang dikonfirmasi. (13/12/2021)
“Dari mano dapat data tu dinda, terkait anggaran tanyakan saja nanti disaat ada pertemuan dengan pihak – pihak media yang sudah di rencanakan oleh pimpinan. Insyaallah dalam minggu-minggu kedepan ini ada pertemuan dengan semua pihak media yang ada di kabupaten Bengkulu Utara,” tutup Dra. Evi Fitriani.
Editor : Redaksi.
