KilasBengkulu.com Lugas, Tandas, Akurat
Laporan : Edi Yanto
Sabtu, 18 Desember 2021
Kilas Bengkulu, Utara – Organisasi dan Puluhan jurnalis bakal mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pada Senin awal pekan ini. Mengetahui agenda ini, mendadak Sekertaris DPRD setempat menegaskan dirinya dan Pimpinan tertinggi di Parleman ini tak akan berada di tempat hari itu.(17/12/2021).
“Kalo bisa ke rumah ibu Ketua sekarang. Karena Senin ibu ketua menghadiri Natal dan saya juga ada urusan keluarga di Jakarta. Tiket sudah dibeli soalnya, jadi jangan tersinggung ya,” jelas Sekwan DPRD Bengkulu Utara, Evi Fitriani menutup panggilan jaringan pribadi dari pihak media (Ketua SMSI BU).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Media Siber Kabupaten Bengkulu Utara, Ismail Yugo mengatakan, secara pribadi pihaknya menghormati kondisi jika pihak Parlemen dan pejabat terkait tak dapat bertemu, audiensi dengan pewarta yang melakukan aksi.
Namun secara keorganisasian dan kelembagaan, dirinya menyayangkan ketidakhadiran dua elemen penting di Parlemen Bumi Ratu Samban ini.
“Kami menghormati itu, tidak bisa hadir karena urusan pribadi. Namun jawaban terkait adanya anggaran publikasi yang diduga dimonopoli oleh pihak tertentu harus rekan-rekan kami dapatkan. Mereka pejabat publik wakil rakyat. Jika suara kami saja sebagai mitra Parlemen tidak didengar, lalu bagaimana suara rakyat,” kata Ismail.
Ismail menilai, rencana ketidakhadiran Ketua DPRD dan Sekwan dalam aksi audiensi merupakan cerminan kegagalan dalam menjalankan roda organisasi kelembagaan. Menurutnya, mengutamakan kepentingan bersama merupakan bentuk seorang Negarawan.
Pihaknya berharap polemik ini segera selesai, dengan duduk bersama dan komunikasi yang rapi apapun permasalahan diyakini akan selesai dengan baik. “Ada masalah ya diselesaikan, ada yang kurang pas ya diselaraskan. Ada yang kurang baik ya diperbaiki, bukan ditinggal pergi,”cetusnya.
Mengandeng organisasi masyarakat Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya, Jurnalis bakal mengelar aksi meminta klarifikasi terkait anggaran publikasi yang dinilai di monopoli segelintir oknum.
Selain menyuarakan pendapat, sejumlah aksi akan dilakukan pada demonstrasi di depan gedung parlemen. Para pelaku media di Bumi Ratu Samban ini menilai adanya monopoli anggaran publikasi di penghujung Tahun 2021. Tak hanya tebang pilih, dugaan intervensi dari oknum pejabat tinggi disebut-sebut menjadi dalang polemik. Polemik inipun tengah ramai menjadi buah bibir dalam sepekan terakhir.
Tak hanya di lingkungan Kesekretariatan Dewan, desas desus lobi oknum pejabat tinggi, menjadikan segelintir media online mampu meraup pundi-pundi di beberapa instansi, sementara media lainnya hanya gigit jari.
Sejumlah pewarta sempat meminta klarifikasi terkait dugaan monopoli ini, namun sejumlah pejabat publik terkesan bungkam dengan niatan agar polemik tak kian menjadi. Sebelumnya, saat dikonfirmasi, Kesekretariatan DPRD Bengkulu Utara memilih irit dengan menjanjikan semua aspirasi dijawab saat acara bersama di meja kopi.
Sementara itu, sejumlah instansi Organisasi Perangkat Daerah lainnya memilih berdiam diri. Bak mucikari, sejumlah pewarta bahkan sempat ditawari dana iklan agar polemik tak makin menjadi.
Salah satu kepala dinas yang tidak mau disebut nama dan instansinya, berharap demo tidak dilaksankan oleh pihak organisasi dan jurnalis, sebab dikuatir aktor yang ikut mensiasati dana-dana publikasi tersebut akan menyasar pihaknya.
“Kalau bisa awak bantu la agar tidak usah demo, nanti kami – kami yang menjadi sasaran obrak abriknya. Ibarat kata sebelum habis jabatannya di Bengkulu Utara, kami menjadi sasaran ditendang sambil berlari,” kata Kepala dinas yang tidak mau secara terusterang menyebutkan siapa pejabat dimaksud tersebut.
Editor : Redaksi.
