Rapat Paripurna DPRD Kaur Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang Raperda APBD 2021 Dan 8 Raperda Lainnya

Laporan : Tasman.P 

Selasa, 15 Desember 2020

Kilas Bengkulu, Kaur – Rapat paripurna DPRD Kaur menyampaikan  tanggapan umum fraksi terkait jawaban pemerintahan kabupaten Kaur tentang Ranperda APBD 2021 dan 8 Raperda lainnya. Rapat Paripurna istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaur, Diana Tulaini, Berjalan Dengan Aman Dan Kondusif pada hari Selasa (15/12/2020).

Rapat paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah Daerah terhadap pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Kaur, tentang rancangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 dan delapan (8) Perda 2020 penyampaian Jawaban Pemerintah di sampaikan oleh sekda Nandar Munadi, S.Sos

“Menanggapi dari rancangan fraksi golkar yang di sampaikan  oleh  Nurman, pemerintahan daerah Kaur sangat mengapresiasi. Pemerintah kcabupaten Kaur akan mengupayakan untuk terus memberikan pemahaman dan terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi Protokoler Kesehatan Covid-19. Sementara untuk menangapi tanggapan umum dari fraksi Kaur Kondusif yang di sampaikan oleh Sorono, Pemerintah daerah berterimakasih dengan penyampaian Nota keuangan daerah rancangan peraturan daerah tetang rancangan keuangan daerah Kaur dan pendapatan belanja daerah Tahun 2021, karena dengan segala dinamika yang terjadi alhamdulillah proses ini dapat terlaksana dengan baik,” jelas Nandar Munadi.

Lanjut Nandar Munadi, untuk menangapi padangan umum fraksi Sease Sehijean, yang di sampikan oleh Deni Setiawan, pemerintah daerah juga mengucapkan terimakasih dengan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah melalui TAPD didalam oenyusunan  anggaran tahun 2021 telah berpedoman dengan peraturan perundang undangan yang ada.

Melalui aplikasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) sehingga pengelolaan keuangan menjadi transparan. Mengenai Pernyataan modal pemerintahan daerah Kabupaten Kaur Ke PT Bank Bengkulu di tetapkan dengan Peraturan daerah kabupaten Kaur Nomor : 6 tahun 2018 tentang pernyatan modal pemerintah kabupaten Kaur.

Menanggapi dari Pandangan fraksi PDIP yang disampaikan oleh Samsul Pajri, dapat di jelaskan, Mengenai draf raperda tentang perubahan  atas peraturan daerah kabupaten Kaur nomor : 13 tahun 2016 tentang desa yang wudah disampaikan pemerintah daerah melalui bagian hukum ke sekretariat dewan Kabupaten Kaur. Terkait mengenai hasil reses dari fraksi PDIP untuk pembangunan jalan, lampu jalan, pemasangan talut, jembatan gantung dan reklamasi air sungai, Pemerintah dapat jelaskan melalui BAPPEDA, dan litbang agar untuk menyusun musrenbangdes kecamatan, agar bisa mengakomodir usulan tersebut.

Terkait berbagai jawaban pihak pemerintah daerah tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika belum bisa memuaskan semua fraksi dan anggota dewan sekalian. Demikian la jawaban yang dapat disampaikan atas padangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten kaur, tutup H .Nanadar Munadi.

Berdasarkan pantauan kepala biro media online kilasbengkulu.com, Kaur, yang hadir rapat paripurna ini diantaranya, Waka Polres Kaur, Prawira Penghubung (Pabung) Seluruh Camat, seluruh kepala Dinas dan undangan lainnya.

Editor : Redaksi

 

Baca Juga

Haryono : Desa Sekayun Benteng Kembali Salurkan BLT-DD Tahap Dua 2021, Ini Harapannya

Laporan : Anel  Yadi Rabu, 28 Juli  2021 Kilas Bengkulu Tengah – Desa sekayun kecamatan bang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *