Laporan : Edi Yanto
Seben, 8 April 2019
Kilas, Bengkulu Utara – Seleksi penerimaan anggota Paskibraka pada masa pemerintahan Bupati Ir.H.Mian, di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, tahun 2019 ini, menuai protes dan kekecewaan dari pihak sekolah. Hampir setiap tahun pihak sekolah SMKN di Bengkulu utara (BU) mengambil bagian seleksi Paskibraka, anehnya pada tahun 2019 ini, panitia seleksi diduga tidak transparan dalam menyeleksi. Kata ketua MKKS.
“Sangat disayangkan seleksi Anggota PASKIBRAKA, yang dilaksanakan Pemkab BU melalui DISPORA, tidak transparan. Hampir 700 anak laki – laki dari 800 lebih siswa yang ada di SMKN 2 Argamakmur, dikirim sebanyak 13 orang sudah dilatih selama hampir 1 tahun oleh senior – seniornya, diikut sertakan mengikuti seleksi anggota PASKIBRAKA 2019, alhamdulillah pada pemerintahan Bupati Ir.H.Mian ini tidak ada yang lulus,” Kata Firdaus, S.pd, M.Pd
Lanjut Firdaus selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMKN1 dan SMKN2 Arga Makmur pada senin (8/4), Sekitar pukul 11.23. WIB, diruang kerjanya, Gabungan SMKN1 dan SMKN2 Arga Makmur ada sekitar 1400 Siswa, masa pada pemerintahan Bupati Ir.H.Mian ini, satupun tidak dianggap layak lolos seleksi PASKIBRA tahun ini. Dapat kita buktikan kedua SMKN tersebut telah mengirimkan siswa-siswa terbaiknya tidak ada yang lulus.
“Selama ini pihak SMKN1 dan SMKN2 selalu proaktif mengikuti apapun kegiatan dan kebijakan – kebijakan pemerintah daerah mulai dari peringatan – peringatan hari besar maupun yang lainnya. Dengan kejadian dugaan adanya diskriminasi terhadap pihak sekolah kami ini, sangat disayangkan dan di pertanyakan terhadap pemerintah daerah pimpinan Bupati Ir.H.Mian ini, ada apa? Sehingga dapat memutuskan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) di SMKN1 dan SMKN2 kedepannya. Lebih menariknya SMAN 1 Arga Makmur bisa lulus sebanyak 19 orang,” kata Firdaus.
Lebih lanjut ia mengatakan Keluhan dan kekecewaan, disampaikan karena para siswa – siswa mempertanyakan terhadap saya, mengapa ia tidak lulus seleksi, karena saya bukan panitia maka saya hubungi kepala Dispora BU, tapi hingga kini belum dapat jawaban yang memuaskan, tutup Firdaus.
Editor : Redaksi