Era Gubrnur Rohidin Generasi Muda NU Akan Demo dan Laporkan Menteri Eko Ke Bawaslu

Laporan : Edi Yanto

Senen, 18 Maret 2019

Kilas, Bengkulu – Generasi Muda NU akan Demo Bawaslu Era Pemerintahan Gebernur Rohidin Mersyah, serta melaporkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke Bawaslu RI. Menurut Koordinator Generasi Muda NU Deno Marlandone, laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran kampanye.

“Kita sudah menyiapkan satu berkas laporan, kita juga masih menunggu laporan dari masyarakat Bengkulu yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran kampanye, utamanya adalah terkait penggunaan fasilitas negara, jika ada informasi dan data tambahan terkait itu, kita siap bersama-sama melaporkan ke Bawaslu,” kata Deno dalam rilisnya, Minggu (17/3/2019).

Ditambahkan Deno, sejak menjadi caleg PKB, Menteri Eko kerab berkunjung ke Kabupaten – Kabupaten salam Provinsi Bengkulu atas nama agenda Kemendes PDTT. Terkait hal itu, pihaknya mencurigai ada aktivitas terselubung yang mengarah pada politik. Tentunya jika nanti Bawaslu dapat membuktikan laporan kami, harapannya adalah Menteri EKo didiskualifikasi dari caleg.

Tak hanya itu, generasi muda NU juga diagendakan akan menyurati Presiden RI Joko Widodo terkait status Menteri Eko. Menteri Eko diminta untuk melepaskan jabatannya sebagai menteri untuk menghindari politisasi anggaran Negara untuk kepentingan Politik Pribadinya.

“Bukan tidak mungkin terjadi politisasi anggaran Negara demi kepentingan pribadinya, sebab Eko salah satu caleg dari partai PKB dapil Provinsi Bengkulu,” tandas Deno.

“Pekan depan Kemendes PDTT Eko, akan kita laporkan, ini juga harus menjadi perhatian masyarakat Bengkulu, memang secara regulasi tidak dilarang figur dari luar Provinsi Bengkulu untuk menjadi caleg dari dapil Provinsi Bengkulu, namun secara logika akal sehat, apa iya caleg yang datang tiba – tiba saat musim politik nantinya akan memikirkan nasib Bengkulu, butuh komitmen yang kuat untuk itu, selain itu, kita miris melihat aktivitas menteri di Bengkulu yang menggunakan fasilitas negara, meski agenda itu atas nama kementerian, namun secara politik sangat tidak etis, mengapa tidak cuti saat menjadi caleg,” tutup Deno.

Editor : Redaksi