Laporan : Edi Yanto
Selasa, 01 Juni 2021
Kilas Bengkulu, Utara – Rapat paripurna pembacaan kata akhir fraksi terhadap Raperda LKPD Bupati Bengkulu Utara tahun 2021, pada hari Senen (31/05) yang di hadiri 17 anggota dewan di tambah tiga unsur pimpinan kemaren sepat menerima. Diduga pembahasan LKPD Bupati tahun anggaran 2020, yang dilaksanakan lembaga DPRD Bengkulu Utara tidak tuntas, dengan waktu yang telah di tentukan, namun dipaksa untuk di terima oleh semua fraksi – fraksi, hal ini dapat dilihat berbagai catatan – catatan yang disampaikan hampir semua fraksi yang ada di DPRD BU, hingga perlu dipanggilnya kembali dua BUMD yang ada di Bengkulu Utara dalam waktu dekat ini, yaitu Bank BPD cabang Arga Makmur dan PDAM Tirta Ratu Samban.
Sebelumnya fraksi Gerindra di kata ahirnya mengatakan, Ekonomi kerakyatan seperti yang telah di janjikan bupati – wakil hingga hari ini tidak jelas, hal-hal penting seperti ini fraksi Gerindra menilai harus ada kejelasan, jangan sampai seolah – olah pandangan masyarakat bahwa eksekutif dan Legislatif kucing – kucingan. Untuk itu harus ada kejelasan arah tujuan serta kelanjutan perkembangan terhadap ekonomi kerakyatan melalui UMKM yang ada di Bengkulu Utara seperti di janjikan Bupati. Karena UMKM merupakan penunjang yang sangat penting untuk meningkatkan roda perekonomian daerah.
“Perlu kita ketahui bersama, produk UMKM yang ada di Bengkulu Utara saat ini, tidak dapat tempat akibat di gerai Indomaret, maka pemerintah seharusnya dapat mencari solusi serta membuat regulasi agar produk – produk yang ada di daerah kita mampu bersaing sejajar produk – produk kapitalis tersebut, jika benar – benar ingin menerapkan visi ekonomi kerakyatan seperti sesuai dengan visi misi saudara bupati,” kata Agus
Lanjut juru bicara Gerindra, pemerintah jangan membuat suatu kebijakan yang hanya enak terdengar di telinga, namun fakta penerapannya tidak sesuai dengan tujuannya, perlu diketahui semua pihak setiap ucapan yang di sampaikan pemimpin atau kepala daerah terkait janji politik adalah harapan besar bagi masyarakatnya.
“Jika anggaran pemerintah Bengkulu Utara saat ini di fokuskan untuk penanganan pemutusan mata rantai pencegahan virus Covid-19, namun juga harus bijak dalam memprioritaskan peningkatan ekonomi masyarat melalui program – program pro kerakyatan, karena ekonomi masyarakat yang tidak kalah penting dan keharusan tetap di tingkatkan. Jangan sampai menunggu pandemi Covid-19 ini berlalu, karena tidak ada satu orangpun yang mengetahui kapan virus pandemi ini akan berakhir.
Hendaknya Legislatif dan eksekutif mampu menyamakan presepsi agar seirama dan satu suara dalam mengawasi maupun menjalankan visi dan misi saudara Bupati – wakil Bupati, sebagai kerangka pondasi pemerintah BU. Terkait terhadap dua BUMD yang ada di BU, yaitu Bank BPD cabang Arga Makmur dan PDAM Tirta Ratu Samban, merasa belum mendapat jawaban yang bersifat kejelasan serta tanggung jawab atas prestasi dari kedua BUMD tersebut, maka perlu di bahas ulang oleh komisi – komisi DPRD BU, yang membidangi,” tandasnya.
Editor : Redaksi.