TUDING GUBERNUR PIHAK PEMKOT HANYA MONDAR MANDIR SOAL HIBAH BULUM DIPROSES, INI KENDALANYA

Laporan : Redaksi

Jum’at, 28 Juni 2019

Kilas, Bengkulu – Belum Rampungnya Penyerahan beberapa Hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terungkap beberapa Fakta yang terjadi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  (BPKD) Provinsi Bengkulu, Noni Yuliesti mengatakan Pemerintah Kota Bengkulu Sampai saat ini tidak bisa melengkapi secara Adminitrasi dan Persyaratan lainnya Hingga Saat ini.

“Hibah untuk RS Kota Bengkulu, Gubernur sudah menyetujui. Nilai Hibahnya sekitar 10 miliar, tapi pihak Pemkot selama ini mondar – mandir saja, dan belum melengkapi persyaratan,” kata Kepala BPKD Provinsi Bengkulu Noni Yuliesti, Kamis (27/6), terhadap awak media

Lanjut Noni Yuliesti  Kepala BPKD Provinsi Bengkulu, ketika persyaratan dari Pemkot telah lengkap, maka hibah 10 miliar tersebut bisa secepatnya dicairkan. Pihaknya pun menyatakan siap kooperatif dengan Pemkot, hanya saja pekerjaan dalam ranah Pemkot Bengkulu dirinya tak bisa mengintervensi.

“Silahkan pekerjaan dalam ranah Pemkot diselesaikan terlebih dahulu, harapan kita terhadap anggota DPRD Kota yang terhormat juga memonitor progresnya sampai mana, biar tak asal tuding,” imbuh Noni.

Sebelumnya, berdasarkan sumber berita antaranews tertanggal 26 Juni 2019, Teuku Zulkarnain yang juga wakil ketua DPRD Kota Bengkulu menuding Gubernur Bengkulu tak ada iktikad baik dalam menyelesaikan persoalan kebutuhan air bersih di Kota Bengkulu.

Menanggapi hal itu, Kepala dinas PUPR Provinsi Bengkulu Ir. Mulyani mengatakan bahwa hibah air baku untuk PDAM Kota Bengkulu dari PLTA Musi, berkasnya sudah diteken oleh Bupati Bengkulu Tengah pada minggu lalu, akan tetapi Walikota belum tandatangan.

“Sudah dibawa ke Pemkot Bengkulu minggu lalu usai diteken Bupati Bengkulu Tengah, hingga kini Walikota tadak berada di tempat, dan belum ditandatangani,” tutur Mulyani.

Kebutuhan air bersih untuk warga Kota Bengkulu, imbuh Mulyani, Pemprov Bengkulu serius agar ketersediaan suplai air ke Kota Bengkulu bisa terpenuhi. Akan tetapi, masalah teken Walikota yang ternyata tak ada di tempat, seharusnya tak perlu menuding nuding pihak lain, apa lagi mengatakan tak beriktikad baik.

“Eloknya kalau koordinasi saja ke Pemprov, yang ranah dinas PUPR, kita siap bekerjasama. Supaya kendala-kendala bisa kita cari solusi,” ucap kadis PUPR.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti berharap Pemkot Bengkulu dapat memperbaiki kinerja yang bersifat koordinatif. Dikatakan Sekda, jarang hadirnya Pemkot dalam kegiatan koordinasi yang digelar Pemprov, sebabkan informasi yang didapat menjadi tak utuh.

“Supaya tak salah paham dalam menelaah, dan tuntas dalam menyelesaikan persoalan, cobalah bercermin untuk memperbaiki kinerja yang sifatnya koordinatif,” harap Sekda Nopian.

Menambahkan soal bantuan maupun hibah pembangunan, diterangkan Sekda, Pemprov mempunyai kewenangan APBD Provinsi yang bantuan ke daerah dilakukan secara proporsional dan azas prioritas.

“Kota Bengkulu jelas diperhatikan karena merupakan ibu kota provinsi, tapi ada pilah-pilah yang prioritas,” demikian tutup Sekda Nopian Andusti.

Editor : Redaksi

Baca Juga

Covid-19, Era Sunarno Kades Taba Rena Kabupaten Benteng Salurkan 78 KK BLT Dari Dana Desa

Laporan : Anel Yadi Sabtu, 30 Mei 2020 Kilas Bengkulu Tengah– Pemerintah Desa Taba Rena Kecamatan Pagar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *