KilasBengkulu.com Lugas, Tandas, Akurat
Laporan : Edi Yanto
Selasa : 18 September 2018
Kilas Bengkulu Utara – Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Selasa (18/9) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tahun anggaran 2018, di ruangan rapat Paripurna DPRD Bengkulu Utara, dipimpin langsung Ketua DPRD, Aliantor Harahap, SE.
Pandangan Umum Fraksi Golkar dibacakan oleh Yanto, Sedangkan pandangan umum Fraksi partai Nasdem dibaca Wahyudi. Fraksi Gerindra dibaca Agus, Fraksi PAN dibacakan Supriyanto dan Fraksi PKPI disampaikan Zaitul, Mempertanyakan mengapa Rekomendasi Dewan berkaitan dengan penerangan lampu jalan umum, yang di sampaikan pada paripurna yang lalu belum di tindak lanjuti bupati Bengkulu Utara, mohon tanggapan nya, harga komoditi karet dan sawit daerah ini sampai hari ini tidak ada kenaikan, bahkan jauh perbedan harga dengan Kabupaten Lain, mengapa bupati diam, seolah tidak dapat bertindak, serta Galian C diduga telah merusaki badan jalan seperti Desa urai- serangai sampai hari ini tidak diberi tindakan pemerintah daerah juga mohon penjelasan.
Fraksi PKN dibacakan Gulam, terahir pandangan Fraksi Merah Putih disampaikan Dedy syafroni,
menyoroti anggaran diklat fantastis setiap tahun, namun dilain pihak pemerintah daerah selalu keterbatasan sumber daya aparatur dalam penyelengaraan pemerintah daerah. Sehingga dalam pengangaran, anggaran dinilai tidak berdasarkan Analisis kebutuhan masing – masing SKPD.
Terkait Hampir setiap tahun PAD yang tidak mencapai target dalam pemerintahan Bupati H.Ir.Mian, hendaknya berani memberikan tangapan kepada SKPD yaitu yang tidak memenuhi target PAD agar di evaluasi, bagi SKPD mencapai target PAD diberi penghargaan Reword.
Disamping itu rapat Paripurna Dewan beberapa bulan yang lalu pihak kita fraksi merah putih menyarankan terhadap pemerintah daerah (bupati) agar dapat memberikan Insentif terhadap Babinsa dan kamtibmas yang telah bekerja tampa lelah hampir 24 jam setiap hari didesa pembinaannya masing-masing, sebagai bentuk penghargaan kita dan meningkatkan kesejahteraan meraka, kalau didaerah lain bisa memberikan Insentif dari keuangan Pemerintah Daerah mengapa didaetah kita tidak bisa, untuk itu tidak ada alasan jika ada kemauan. Tutup Dedy Syafroni.
