Bupati Lebong Era Kopli Tekan Kedisiplinan Dan Kinerja Pejabat Saat Pimpin Rakor Pertama Bersama DPUPR-P

Laporan : Edwar Mulfen

Rabu, 09 Februari 2022

Kilas Bengkulu, Lebong – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (DPUPR-P) Kabupaten Lebong, menggelar rapat koordinasi (Rakor). Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lebong, Kopli Ansori, bertempat di Aula Kantor Dinas PUPR-P Lebong pada hari Selasa kemaren (08-02-2022)

Pantauan biro media ini rapat dihadiri langsung oleh Bupati Lebong, Kopli Ansori didampingi Staf Ahli Bupati Jafri, Plt Kepala BKPSDM, Apedo Irman Bangsawan, Plt Kadis PUPR-P Lebong, Joni Prawinata serta para Kabid, staf dan pegawai Kantor Dinas PUPR-P Lebong.

Dalam sambutanya, pelaksanaan tugas (Plt) Kadis PUPR-P Kabupaten Lebong, Joni Prawinata, menyampaikan kondisi PUPR-P baik progres pencapaian hingga hal-hal yang dianggap perlu serta penting, termasuk masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Mulai dari minimnya sumber daya manusia (SDM), kebutuhan tenaga ahli, penataan aset hingga peningkatan pendapatan disektor retribusi parkir, sampai dengan kurangnya sarana maupun prasarana seperti ruangan atau gedung dilingkup DPUPR-P ini sendiri, papar Joni kepada bupati pada kesempatan tersebut.

“Adapun capaian target kita misalnya untuk retribusi parkir sebesar Rp 80 juta, namun capaian realisi kita saat ini baru mencapai RP.63,7 juta. Sehingga, kedepan target ini menjadi catatan khusus Kita, tentu ini akan kita tingkatkan dan di usahakan semaksimal mungkin sehingga capaian sesuai dengan target yang ditentukan, pihak pemerintah Lebong,” tegas Joni.

Sementara itu Bupati Kopli Ansori, menyampaikan, tingkat kedisiplinan pegawai menjadi tolak ukur dalam dunia birokrasi, harus jelas hulu dan hilirnya, dikoordinasikan secara berjenjang. Rapat kerja pertama ditahun 2022 ini, sangat disayangkan masih ada pejabat yang tidak hadir, bahkan satu tingkat dibawah kadis (Kabid).

“DPUPR-P merupakan pusatnya pembangunan untuk semua sektor, artinya menjadi ujung tombak disektor pembangunan,apa lagi anggaran di dinas PUPR-P ini sendiri lebih kurang sekitar 80 miliar. Maka saya memastikan anggaran tersebut tertinggi jika dibandingkan dengan OPD lainya, untuk di harapkan agar pembangun disetiap leading sektornya ditingkatkan, baik dibidang birokrasi, kedisiplinan, maupun administrasi dan transpransinya, serta harus selalu bersinergi dan berkoordinasi sehingga saling mengisi antara satu yang lainnya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan kedepannya,” harap Bupati

Lebih Lanjut Bupati Kopli mengatakan, Kadis merupakan perpanjangan tangan bupati. Seandainya, jika ada pegawai yang kurang dalam kedisiplinanya dalam menjalankan tugas maka akan dievaluasi. Terlebih lagi dirinya mengevaluasi pejabat berdasarkan rekomendasi kepala OPD, tentu ini juga tidak lepas dari kedisiplinan dan koordinasi  OPD tersebut diperlukan sesuai tingkatan atau perjenjangnya, tutup kopli

Editor : Redaksi.