Anggaran BKPSDM BU APBD-P 2022 Tidak Nol Tapi Ada Yang Di Delet, Ini Penjelasan Kaban Terkait Massa Jabatan Sekda

Laporan : Edi Yanto

Rabu, 14 September 2022

Kilas Bengkulu, Utara – Terkait isu Anggaran pada OPD badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia (BKPSDM), kabupaten Bengkulu Utara (BU) provinsi Bengkulu, yang di nolkan. Sekretaris BKPSDM BU, Muhyiddin, S, St, Pi.M.AP, ditemui diruang kerjanya, mengatakan konfirmasi langsung dengan Kepala Badan (Kaban) Drs. Setyo Budi Rahardjo. Ditelepon melalui WhatsApp (14/9), Kaban membantah anggaran di BKPSDM BU di Nolkan, namun ada yang di delete atau dihapus dan dicoret oleh komisi I DPRD Bengkulu Utara.

“Anggaran di BKPSDM BU itu bukan Nol namun ada yang di delet oleh komisi I DPRD, seperti anggaran program Assessmant, untuk penerimaan CPNS maupun yang lainnya. Saya juga bingung mengapa dana yang kita perlukan kok di delet. Jika ada program yang tidak dapat dilaksankan pada tahun 2022 ini, jangan menyalahkan pihak kami, silakan masyarakat protes atau tanyakan sendiri ke pihak komisi I DPRD BU,” jelas Kaban BKPSDM BU Drs. Setyo Budi Rahardjo.

Baca Juga : https://kilasbengkulu.com/2022/09/09/jabatan-sekda-bu-dr-h-haryadi-habis-bulan-september-2022-ini-berikut-penjelasan-kepala-bkpsdm/

Ditanyakan soal terkait masalah Jabatan Dr.H. Haryadi, MM, M.Si, selaku Sekda pemkab Bengkulu Utara, yang diduga perlu untuk di evaluasi pada bulan September 2022 ini, apakah sudah ada SK perpanjangan jabatannya,

Kaban BKPSDM BU, Drs. Setyo Budi Rahardjo, mengatakan, tanyakan dengan Bupati dan ketua DPRD.

“Masalah perpanjangan SK Sekda tanyakan langsung ke Bupati dan Ketua DPRD BU saja mas,” tegas Setyo Budi Rahardjo.

Sementara Kabid Mutasi kepegawaian BKPSDM BU, Reihard Nababan, SE, diruang kerjanya mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran program Assessmant tersebut karena dibutuhkan. Salahsatu contohnya berupaya untuk mengevaluasi dan mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil kinerja pejabat itu sendiri. Masalah hasil evaluasinya tergantung kebutuhan kepala daerah, yang membutuhkan pejabat tersebut.

“Diajukan dana program Assessmant tersebut, karena memang dibutuhkan untuk mengevaluasi atau mengumpulkan data informasi pejabat tinggi daerah ini. Mengapa di coret oleh Komisi I DPRD BU tentu kemungkinan ada alasan tersendiri. Yang jelas apakah program dana Assessmant tersebut  benar – benar di coret atau tidak silakan pihak media tanyakan terhadap Bappeda dan BPKAD,” kata Reihard Nababan.

Editor : Redaksi.