Laporan : Edi Yanto
Sabtu, 17 Oktober 2020
Kilas Bengkulu, Utara– Rasa Kekecewaan pengusaha kecil Terhadap pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, di tuangkan dalam cuitan di medsos facebook. Bahkan sepat menyebar di grup facebook Kota Arga Makmur. Kekecewaan itu menyangkut masalah hutang pengadaan makan, para petugas penanganan Covid-19, yang di sediakan oleh pihak rumah makan Piaman Laweh 3, yang ada di kota Arga makmur, tidak kunjung di bayar pihak pemerintah. Peristiwa hutang ini diduga terjadi pada era pemerintahan (MARI), sebelum Cuti sebagai lawan KOLOM KOSONG di pilkada 2020.
Untuk menyelusuri kebenaran Cuitan tersebut, pihak media online konfirmasi secara langsung ke rumah makan Piaman Laweh 3, di sana di temui pemilik nya yang bernama Yusuf, menjelaskan, pada awalnya pihak pemerintah kabupaten Bengkulu Utara, menjanjikan bila pihak nya sanggup melakukan terlebih dahulu pengadaan untuk makan para petugas penanganan Covid-19, maka akan di bayar per 15 hari. Namun nyatanya belum juga dibayar, bahkan hal ini sudah hampir sampai 3 bulan berlalu tidak kunjung juga di bayar.
“Cuitan di medsos Facebook terkait hutang pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Utara, memang benar adanya, sampai saat ini belum juga dibayar. Total hutang keseluruhannya hampir mencapai Rp. 25 juta. Makanya mulai hari Rabu (14/10) lalu, suplai untuk nasi yang piket atau para petugas Penagan Covid-19 tersebut saya stop. Karena modal warung makan di tempat saya sudah habis. Apa lagi posisi orang rumah, juga mau melahirkan” jelas Yusuf.
Lanjut Yusuf, saat ini ia, dalam keadaan terdesak di samping orang rumah sudah masuk bulan melahirkan, tukang ayam yang mengisi rumah makanya terus – menerus juga mendesak ayam yang telah di ambil belum juga dibayar.
“Saya ini bingung, orang rumah mau melahirkan, tukang ayam nagih terus, Sementara hutang uang makan hampir mencapai Rp. 25 juta itu, di dua dinas pemkab Bengkulu Utara, belum juga di bayar. Padahal janjinya dulu itu, yang dari dinas BPBD setiap 15 hari sekali dibayar, namun janji nya meleset sudah hampir 3 bulan ini belum juga di bayar. Terakhir pihak BPBD bayar pada bulan Agustus sebesar Rp. 7 juta. Sisa hutangnya sebesar Rp. 18 juta. Sedangkan dinas Bappeda hutangnya masih baru, janjinya waktu itu paling lama 1 sebulan hampir mencapai Rp. 7 juta. Akibat warung kecil saya ini habis modal dan tertanam ke pihak lain maka suplai makanan yang di pesan, saya stop dulu. Maksud saya kepada pihak terkait bisa membantu membayar hutang tersebut sehingga saya punya modal kembali untuk memutar usaha saya ini,” jelasnya.
Lebih lanjut Yusuf, menjelaskan, pihaknya sudah mencoba menghubungi pihak dinas BPBD namun tidak ada kepastian pastinya membayar hutang tersebut, dengan alasan masih diurus. Dihubungi kepala dinasnya Melaluivia telpon sayangnya kita orang kecil ini tidak di respon.
“Kelihatannya, kita orang kecil ini, agak sulit untuk berkomunikasi dengan pejabat pada pemerintahan saat ini. Sudah dihubungi bawahnya, selalu beralasan besok ke besok kini masih diurus proses pencairan. Harapan saya hutang ini dibayar secepatnya, sehingga usaha saya dapat berputar kembali,” tutup Yusuf.
Sementara pihak terkait BPBD dan Bappeda, belum dapat di hubungi sehingga berita ini di naikkan, hak jawabnya belum bisa di tulis. Sedang pejabat sementara Bupati Bengkulu Utara, Iskandar ZO dikonfirmasi awak media melalui via WhatsApp mengatakan, hal ini sangat memalukan, oleh karena itu di sarankan untuk segera diselesaikan.
“Mohon maaf saya baru mengetahui hal ini, Insaallah akan segera di selesaikan. Kepala sekretariat satuan tugas covid-19 sudah saya telpon. Senin diproses. Mohon kiranya pemilik warung untuk bersabar. Ini tetap saya pantau dindo, terimakasih informasinya,” ungkap Iskandar ZO.
Editor : Redaksi