Era Bupati Gusnan Eksekutif dan Legislatif Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Pilkades Terancam Tertunda

Laporan : Edwar Mursidi

Kamis, 30 Januari 2020

Kilas Bengkulu Utara – Sebanyak 74 Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, terancam tertunda melaksanakan Pilkades. Besar kemungkinan dilaksanakan setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. Tertundanya Pilkades Bengkulu Selatan Diduga penyebabnya masalah anggaran yang telah di sepakati pada APBD tahun 2020 mengalami perubahan, dan telah di ketuk palu pihak lembaga Dewan.

Isu Penundaan Pilkades Bengkulu Selatan, kini menjadi gonjang ganjing masyarakat setempat, bahkan banyak menimbulkan persepsi serta tanda tanya, apakah tujuan dan motifnya penundaan Pilkades tersebut. Apa ada kaitannya  dengan pilkada atau ada hubungannya dengan keterbatasan anggaran daerah pada tahun 2020 ini,  karena banyak anggaran terserap di pilkada tahun 2020.

Bisa saja penundaan Pilkades Bengkulu Selatan, memang di sengaja oleh pihak atau oknum tertentu, untuk memperpanjang masa Pejabat Sementara (PJS) Kades, di desa – desa setempat, demi menguntungkan politik pihak tertentu menjelang pilkada tahun 2020.

Baca Juga : https://kilasbengkulu.com/2020/01/28/era-bupati-gusnan-pilkades-bengkulu-selatan-molor-anggaran-disepakati-berubah-di-dprd/

Menjadi pertanyaan kalangan warga masyarakat saat ini, siapakah yang menghendaki pengurangan anggaran Pilkades di APBD tahun 2020, apakah ada unsur kesengajaan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau memang pihak Banggar DPRD Bengkulu Selatan, yang sengaja melakukan pemangkasan anggaran Pilkades 74 desa tersebut. Atau memang hitungan pihak Eksekutif dan Legeslatif dari awal tidak di kaji secara cermat dan matang.

Dengan adanya penundaan berlarut – larut Pilkades Kabupaten Bengkulu Selatan, Era Bupati Gusnan, Masyarakat dirugikan, sebab hak pilih warga belum tersalurkan dengan tepat watu.  Serta Kades atau pemimpin di desa mereka yang betul – betul mereka kehendaki belum tercapai, dan masih banyak lagi dampak – dampak lainnya baik segi hukum, sosial, dan budaya.

Sementara anggota banggar DPRD Bengkulu Selatan, Holman. SE, kepada media online kilasbengkulu.com, melalui via telepon seluler menjelaskan, anggaran Pilkades Bengkulu Selatan, sudah sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp. 740 juta.

“Kami pihak lembaga Dewan Bengkulu Selatan,  sudah memasukan anggaran pilkades sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 740 juta. Sampai ketok palu anggaran pilkades masih sebesar itu. Sekarang kalau Anggaran Pilkades itu berubah menjadi Rp.518 Juta, tentu perubahannya bukan dari pihak lembaga Dewan. Kalau memang benar adanya, masalah ini akan kami telusuri. Kalau memang terjadi pemangkasan anggaran yang sudah di sepakati, tentu ini sudah melanggar perda yang sudah dibuat, dan ini bisa terjadi tidak pidana. Mohon kiranya masalah Pilkades ini jangn di kait – kaitkan menjelang pilkada atau politik tahun 2020 ini,” Jelas anggota Pangar DPRD BS, Holman.

Sedangkan kepada BPMD Bengkulu Selatan Hamdani Sarbaini, yang di konfirmasikan Media online kilasbengkulu.com, mengatakan, pada awalnya telah mengusulkan angaran Pilkades 74 desa Bengkulu Selatan sebesar Rp. 1, 4 Miliar.

“Pada awalnya pihak kita telah mengusulkan anggaran Pilkades Bengkulu Selatan sebesar Rp. 1.4 Miliar, dengan ekstimasi setiap desa, saat Pilkades panitianya sebanyak 11 orang dikali Rp. 750 ribu selama 3 bulan, surat suara dan kotak suara Rp. 1.750 dikali 1000 suara, alat tulis, akomodasi dan biaya operasional panitia kabupaten dan desa,” jelas Hamdani

Lanjutnya, okelah kita kurangi dari usulan kita sebesar Rp.1.4 milyar menjadi Rp. 740 juta itu sudah kita sepakati, bahkan pihak kita siap untuk melaksanakan Pilkades di 74 Desa dengan dana sebesar Rp. 740 juta meskipun tanpa dana oprasionsil dan akan mengurangi aitem yang lain.

“Setelah mendapat informasi dari Stab saya, bahwa dana Pilkades Bengkulu Selatan hanya sebesar Rp. 518 juta, diluar dari kesepakatan awal, maka saya langsung menghubungi Pak fikri Aljauhari selaku Kabag pembagunan pemkab Bengkulu Selatan, menurut beliau, dana Pilkades di Bengkulu Selatan hanya sebatas itu kemampuan APBD kita. Merasa tidak puas dengan adanya perubahan anggaran Pilkades yang sudah di sepakati saya kemudian menghubungi Yurdan Nil anggota banggar DPRD, jawabannya, “La kok bisa gitu,”. Kalau anggaran Pilkades tetap sebesar Rp. 518 juta, mohon maaf nian saya tidak dapat melaksanakan pilkades ini, tolong jangan kaitkan denga pilkada”, tutupnya

Hingga berita ini di terbitkan, belum diperoleh hak jawab pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bengkulu Selatan. Media online kilasbengkulu.com, masih terus berusaha meminta hakjawab pihak terkait penyebab anggaran Pilkades Bengkulu selatan, yang telah di sepakati sebesar Rp. 740 Juta, berubah menjadi Rp. 518 Juta tersebut.

Editor: Redaksi

Baca Juga

Dua Hari Berturut – Turut Disperkan Lebong Audensi Ke Dua Kementerian Yang Didampingi Bupati-Wabup Dan Asisten II, Bahas Ini

Laporan : Edwar Mulfen Kamis, 27 Januari 2022 Kilas Bengkulu, Lebong – Impian dan cita …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.