BPD Se-Bengkulu Utara, Protes Kesenjangan Draf Tunjangan Desa Yang Beredar

Laporan : Rozi, HR

Senin, 20 Januari 2020

Kilas Bengkulu Utara – Setelah Pelantikan Badan permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bengkulu Utara pada (18/12/19) lalu, kini Masih menyisakan beberapa persoalan yang di nilai urgen oleh 1062 (Seribu enam puluh dua) 0rang anggota BPD, dari 194 desa, pasalnya rancangan draf Peraturan Bupati (Perbub) tentang penghasilan tetap/tunjangan BPD tahun anggaran 2020 yang beredar di medsos, di nilai ada kesenjangan yang sangat signifikan di antara BPD dan perangkat desa.

Kesenjangan itu akan berpotensi menimbulkan permasalahan baru di kalangan pemerintah desa, yang nantinya akan menjadi tolak ukur pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), hal tersebut di sampaikan oleh salah satu ketua BPD Desa Simpang ketenong Irwandi Zulva.

“Berdasarkan draf sementara Peraturan Bupati (Perbub) kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020, tentang tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun anggaran 2020, Antara perangkat desa dan BPD mempunyai kesenjangan yang luar biasa. Maka kedepan saya
menilai akan menimbulkan pro dan kontra di antara anggota BPD dengan perangkat desa. Dalam draf tersebut, perangkat desa yang di SK kan kepala desa  akan mendapat tunjangan sekitar Rp. 2. 200.000,- per bulan, sedangkan anggota BPD yang mendapatkan SK dari  Bupati secara langsung mendapat tunjangan sekitar  Rp. 750.000,- per bulan. Kesenjangan itu saya nilai akan berakibat patal jika Pemkab (Bupati) Bengkulu Utara tidak segera mengambil sikap. Harapan kita adanya keadilan dan mengkaji ulang pembahasan Perbub tersebut,” jelas Irwandi

Lanjut Irwandi, Peran BPD di desa sangat menentukan kebijakan pengelolaan anggaran dana desa yang tepat sasaran, lanjutnya. Terkait Permasalahan ini kami minta pihak pemerintah daerah mengkaji Draf Perbub yang di ajukan oleh Dinas Pemerintah Desa ( DPMD ) kabupaten Bengkulu Utara tentang kesetaraan tunjangan BPD dengan tunjangan perangkat desa lainnya, karena draf perbub tersebut menimbulkan angka siltap kades sebesar Rp2,4 juta perbulan,  sekretaris desa sebesar Rp 2,2 juta perbulan, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun masing-masing Rp. 2 juta perbulan. Sementara tunjangan tetap untuk ketua BPD sebesar Rp1,5 juta perbulan, wakil ketua sebesar Rp. 1 juta perbulan, dan anggota hanya mendapat tunjangan tetap sebesar Rp750 ribu perbulan. Beber Irwandi Zulva.

“Dengan kesenjangan  rancangan draf tunjangan Antara prangkat desa dan BPD tahun 2020 ini, Kami mendatangi pihak pemerintah daerah ke pemda, hari ini Senen (20/1/2020) setidaknya kami ingin koordinasi kepada pihak – pihak terkait, agar mempertimbangkan kembali,” tutup Irwandi.

Ediitor: Redaksi

Baca Juga

Polsek Kaur Selatan Era Iptu Surya, Susana Covid – 19 Berbagi Terhadap Warga Tidak Mampu

Laporan : Tasman Kamis, 9 April 2020 Kilas Bengkulu Kaur – Melalui Polres Kabupaten Kaur, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *