DPRD BU PIMPINAN SONTI BAKARA, DIDUGA MANDUL SEBAGAI PENGAWAS PEMERINTAH DAERAH

Laporan: Edi Yanto
Kamis, 26 Desember 2019

Kilas Bengkulu Utara – Lembaga DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Periode 2019 – 2024 Pimpinan Sonti Bakara SH, diduga mandul selaku pengawas pihak pemerintah Daerah, hal ini bisa saja di sebabkan Ketua DPRD dan Bupati merupkan sama – sama satu partai, yaitu partai DPC PDIP BU.

Fungsi, tugas, wewenang dan hak lembaga dewan sebagai, Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Dari tugas, wewenang, dan hak DPRD BU tersebut, ketua DPRD Era Sonti Bakara, SH, diduga Mampu meredam dan mengelabui anggota dewan yang lainnya, hal ini dapat di lihat dari berbagai informasi aktual yang dipublikasikan di berbagai media daerah ini, tidak mampu lembaga dewan BU, mengambil langkah – langkah sebagai perpanjangan tangan  wakil rakyat di parlemen.

Mulai dari isu dan fakta yang di sampaikan Kuasa hukum CV. FERMADA TRI KARYA, terhadap pembangunan Bendungan irigasi Sengkuang 2017, menelan dana Rp. 4.975. 223.000,-, yang dikatakan adanya pinjaman oknum pemerintah daerah sebesar Rp.600 juta, yang diduga pembayaran fee proyek. Disamping itu diduga Kesalahan Bupati Ir.H. Mian, menemui Kontraktor di kota Medan dengan menawarkan uang Rp.500 juta, yang di tolak pihak kontraktor, padahal masalah tersebut sudah masuk ke pengadilan negeri Arga Makmur, menjadi misteri, dari mana asal uang tersebut, karena jika di bayar melalui APBD BU tentu ada prosedurnya, serta patut di ketahui oleh lembaga Dewan.

Sebaliknya, jika uang pribadi Bupati Ir.H.Mian, sebesar Rp.500 juta, yang ditawarkan ke kontraktor di kota Medan juga, menjadi tanda tanya, berbagai pihak, ada apa seorang Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, Ingin mebayar terkait proyek yang di danai oleh APBD/APBN  dengan uang pribadinya.

Selain itu, terkait permasalahan  pembagian upah hasil pemungutan pajak yang masuk ke rekening pribadi Bupati Ir.H. Mian mencapai ratusan juta lebih, yang diduga dibayar per Tri Wulan, hingga kini belum di bahas lembaga DPRD BU. Serta Infor masih terkait seleksi Panwascam yang di lakukan Bawaslu, yang meloloskan Honorer, PNS, GBD, dan Pendamping Desa yang telah menikmati Uang negara/ atau daerah hingga memiliki Double Jobs, juga tidak ada respon DPRD BU, hingga hari ini.

Dari berbagai permasalahan diatas, hingga kini tidak adanya respon dari Lembaga DPRD BU, hanya sekedar berstatement kita lihat kedepan, permasalahan itu rananya penegak hukum, namun tidak mengunakan hak, tugas dan wewenang nya di lembaga DPRD BU, sebagai Legislasi, anggaran, Pengawas, interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat menjadi pertanyaan besar.

Sebelumnya Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, SH, beberapa waktu lalu, mengatakan akan membentuk lebaga DPRD BU, 2019 – 2024, Lemba Dewan Modern, tidak menutup kemungkinan hanya sekedar Stempelnya Pemerintah daerah, atau hanya ingin menghabur – hamburkan uang daerah dengan gaya Baru, Tanpa ada hasil yang maksimal nantinya, ini menjadi perhatian semua pihak.

Sonti Bakara, SH, melalui WhatsApp nya belum lama ini, mengatakan terkait Seleksi Panwascam yang dilakukan Bawaslu BU, meloloskan Oknum Honorel, PNS, GBD, dan pendamping desa, akan memangil dinas terkait, pada bulan Januari 2019, diduga hanya jawaban pormalitas saja, namun tidak ada bukti nyata, untuk mendorong perbaikan birokrasi di daerah ini. Dihubungi kembali kilasbengkulu.com, di Kantor DPRD BU, hari ini Kamis (26/12/2019), untuk di minta hak jawabnya yang lebih lengkap, Belum masuk Kantor hingga Pukul 10. 11, Wib.

Editor: Redaksi

Baca Juga

KPUD Kaur Tetapkan Dua Pasang Calon Bupati – Wakil Bupati Pilkada  Serentak  Desember 2020

Laporan : Tasman.P Rabu, 23 September 2020 Kilas Bengkulu, Kaur – Pihak komisi pemilihan umum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *