KilasBengkulu.com Lugas, Tandas, Akurat
Laporan: Edi Yanto
Kamis, 19 Desember 2019
Kilas Bengkulu Utara – Tim Seleksi penerimaan anggota Panwascam pada masa Era Kepemimpinan Titin Sumarni sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, kuat adanya dugaan kecurangan. Hal ini terkait kedatangan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bengkulu Utara, pada hari Rabu (17/12/2019).
Kedatangan Pengurus PPDI, untuk mempertanyakan keluhan perangkat desa yang mengikuti seleksi calon anggota Panwascam, di haruskan mundur dari jabatan jika lolos seleksi, sementara bagi Honorer/GBD dan PNS yang telah menikmati uang negara baik dari ABBD/APBN yang di SK kan Pemerintah daerah maupun Negara tidak diwajibkan mundur oleh tim Seleksi dari Bawaslu BU.
Baca Juga : https://kilasbengkulu.com/2019/12/18/era-bupati-mian-membiarkan-oknum-honorer-bu-rangkap-jabatan-di-diduga-banwaslu-curang/
Ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara,SH, dihubungi melalui WhatsApp (17/12), sangat menyayangkan dalam penjaringan yang dilakukan tim Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, masih ada yang lulus seleksi para Honorer/GBD dan PNS, yang dapat menggangu ginerja kerjanya.
“Tolong awak media awasi bagi Honorer/GBD/PNS yang tidak masuk kantor di karenakan kesibukan sebagai anggota Panwascam. Saya yakin bagi Honorer/GBD dan PNS yang lulus Panwascam tidak akan fokus bekerja bekerja dengan baik, tentu ini nanti bisa mengganggu pekerjaannya, bahkan bisa jadi para Honorer tersebut dengan alasan kesibukan sebagai Panwascam membolos dari tempat kerjanya sebagai Honorer/ GBD dan PNS,” Jelas Sonti
Sonti Bakara, sebagai ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, juga menilai Tim seleksi anggota Panwascam tidak proposional, untuk meloloskan anggota Panwascam terpilih, karena masih adanya anggota Panwascam yang lulus rangkap jabatan di lingkungan kantor pemerintahan Bengkulu Utara.
“Saya sangat menyayangkan tim seleksi Panwascam yang meloloskan Honorer/ GBD/ PNS, apa tidak ada orang lain di Bengkulu Utara ini yang mendaftar selain Honorer/ GBD/ PNS. Apa tidak ada orang lain yang membutuhkan pekerjaan selain orang – orang itu. Bagai mana kita mau mengurangi pengangguran di daerah ini kalau selalu seperti ini. Dalam waktu dekat kita akan mengkaji dari hasil seleksi Tim penerimaan panwascam tersebut,” ungkapnya.
Lanjut Sonti Bakara, SH, diharapkan pihak pemerintah daerah bisa bersikap, para Honorer/GBD/PNS, yang lulus Panwascam, harus dapat memilih di antara satu pekerjaannya, apa bila perlu Honorer yang lulus tersebut di pecat kalau tidak mau memilih di antara satu, sebagai Honorer atau Panwascam.
“Tolong di tulis sepedas pedas Dek, Pemerintah daerah harus bersikap. para Honorer yang lulus Panwascam di beri pilihan,” tutup Sonti Bakara
Editor: Redaksi
