KilasBengkulu.com Lugas, Tandas, Akurat
Laporan : Rozi, HR
Senin 25 Nopember 2019.
Kilas Bengkulu Utara – Sosialisasi undangan Camat Hulu Palik tertanggal 15 Nopember 2019 kepada kepala Desa air Banai dan beberapa kepala desa lainnya sebagai Desa penyangga, tentang pemberitahuan kegiatan operasi kembalinya Tambang Batu Bara PT. BAS di desa air banai Kecamatan Hulu palik kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sebagaimana yang di sampaikan oleh ketua presidium kecamatan Hulu palik kabupaten Bengkulu Utara.
“Selaku ketua presidium pemekaran kecamatan Hulu palik kabupaten Bengkulu Utara, Aku heran dengan pak Camat Hulu Palik yang sekarang, ada apa dengan sosialisasi mulai operasinya kembali kegiatan operasional PT. BAS di Desa Air Banai ini, sampai – sampai saya tidak di undang,” ungkap Sukardi,S.sos, di kediamannya kepada awak media kilas bengkulu.com. pada (24/11/2019)
Lanjut Sukardi, Informasihnya pertemuan beberapa waktu lalu tersebut melibatkan unsur tripika. Apa lagi kegiatan tambang batu bara itu berhubungan dengan dampak positif dan negatif, kalau di lihat dari sisi saat sekarang ini Dampak negatifnya sangat tinggi, seperti pagar jembatan di turunan arah Desa air banai itu sudah tidak ada lagi dan pondasi jembatan yang sebelum kantor camat itu sudah menggantung, susah memperjuangkan jalan hotmix itu. Jalan Hotmix itu saya ajukan pada jaman Bupati Imron Rosyadi.
“Beroperasinya kembali PT.BAS, bisa saja kerusakan jalan dan jembatan kedepannya akan bertambah parah hingga bisa mengancam para pengemudi kendaraan yang melintasi jalan itu nantinya. Maka saya berharap.dalam waktu dekat ini pihak Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Utara untuk segera cek aktivitas PT. BAS, di Desa Air Banai, apalagi informasinya pihak PT. BAS tidak pernah melaporkan laporan kegiatannya selama beroperasi, yang wajib di laporkan secara periodik kepada Bupati Bengkulu Utara, setiap per enam bulan sekali” tutup Sukardi,S.sos.
Baca Juga: https://kilasbengkulu.com/2019/11/16/terkait-batu-bara-di-bu-pihak-esdm-provinsi-turun-tangan-manajemen-pt-bas-membantah-jual-beli-data/
Sementara Kades air Banai menilai pihak manajemen PT. BAS tidak beretika, sebagaimana yang di sampaikan oleh Maya selaku kepala Desa air Banai
” Saya kaget pak, waktu saya dapat undangan dari pak camat sosialisasi pertemuan di kecamatan pada (15/11/2019) lalu, dengan tidak melibatkan beberapa unsur tokoh masyarakat. Jujur saya selaku kepala desa air Banai belum begitu mengetahui tentang Tambang, seharusnya seperti ketua presidium Kecamatan pak Sukardi di undang, apa lagi pak Sukardi itukan lebih tau tentang Tambang di air Banai dan beberapa tokoh masyarakat lainnya,” jelas kades.
Lanjut kades, waktu pertemuan sosialisasi itu, saya tanya dengan pihak PT. BAS, kalau bapak ngontrak di rumah orang, bapak pamit tidak dengan ketua RT, dan saya mau tanya kepada kepala teknik tambang, berapa meter lokasi tambang dari rumah warga masyarakat, namun tidak di jawab, sedangkan pak camat sendiri di saat izin tambang itu keluar dulunya belum menjabat sebagai camat.
“Lokasi tambang yang sekarang ini mungkin berkisar 50 meter dari rumah masyarakat. Seperti apa dan kaidah aturan dan peraturan tambang saya sendiri belum memahaminya. Sementara beberapa pertanyaan saya dan kawan – kawan Desa penyangga pada saat pertemuan sosialisasi waktu lalu, belum mendapat jawaban dan kajian yang sebenarnya. Sebab hingga kini tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab tentang dampak lingkungan yang telah dilakukan PT BAS selama ini, sampai saat ini belum ada jawaban yang positif, tentu saya selaku kepala desa akan berjuang demi kepentingan masyarakat. Besar harapan saya pihak Dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Utara segera cek dugaan kerusakan lingkungan ini,” tutup Kades Air Banai dengan nada kecewa, di kediamannya Sabtu (23/11/2019).
Editor: Redaksi
