KilasBengkulu.com Lugas, Tandas, Akurat
Laporan : Edi Yanto
Rabu, 9 Oktober 2019
Kilas, Bengkulu Utara – Terkait Rapat paripurna DPRD Bengkulu Utara, dengan agenda penetapan unsur pimpinan DPRD BU periode 2019 – 2024, yang dipimpin ketua sementara Sonti Bakara SH, didampingi Wakil ketua sementara Aliantor Harahap,SE, pada hari rabu (9/10/2019), sengaja membuat kiruh di internal DPD Partai Golkar Bengkulu Utara, terkait pengusulan unsur pimpinan partai tersebut, hal ini di sampaikan Buyung Satria, SH, selaku sekjen Golkar BU dan Eka Kurniadi,SH wakil Ketua pada hari rabu (9/10/2019) di sawah Resto Desa Tanjung Raman Bengkulu Utara (BU).
Buyung Satria,SH, sekretaris DPD Golkar Bengkulu Utara didampingi wakil ketua Eka Kurniadi,SH dan Juhaili,S.Ip, selaku orang yang di tetapkan DPP Golkar sebagai calon pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat rahasia nomor : R- 1024/GOLKAR /IX/2019 tertanggal 12 September 2019. Sengaja dibuat Ketua Sementara dari partai PDIP, Sonti Bakara, SH, Kisruh.
Kami selaku Pengurus DPD Golakar BU, Berani mengatakan Sonti Bakara, SH, sendiri membuat kisruh dipartai Golkar, karena sudah jelas dari surat DPP partai Golkar di pusat, Menetapkan saudara Juhaili S.Ip sebagai unsur pimpinan DPRD Bengkulu Utara, hingga hari ini DPP dan DPD Provinsi Bengkulu belum pernah mengeluarkan surat selain Juhaili,S.Ip. Dengan demikian Sonti Bakara, SH telah kangkangi surat DPP Golkar,” kata ketiganya.
Disamping itu Sonti Bakara SH, telah mengabaikan hasil kesimpulan rapat ketua fraksi DPRD BU, yang berbunyi, 1. bahwa surat kepastian/ perbaikan dari partai golkar ditunggu sampai hari rabu 9/10/2019 pukul 09.00 Wib dengan syarat melampirkan surat pencabutan dan pembatalan dari DPP golkar, hingga hari ini tidak ada surat itu, kesalahan ke 1, saudara Sonti Bakara SH, sebagai ketua sementara.
2. Apa bila surat pembatalan dari golkar tidak ada dari DPP golkar terhadap surat terdahulu, maka akan di proses surat sebelumnya atas nama Juhaili S.Ip, artinya ini kesalahan Sonti Bakara SH, yang kedua karena tidak ada surat dari DPP hingga hari ini, mengapa dari partai golkar tidak ikut diajukan bersama PDIP dan Gerindra.
3. Apa bila tidak ada surat pencabutan dan pembatalan dari nama sebelumnya maka surat sebelumnya tentang usulan waka 1 akan tetap dilanjutkan sesuai proses. Dengan hasil rapat paripurna hari ini, tidak mengusulkan unsur pimpinan dari golkar bersama PDIP dan Gerindra, artinya Sonti Bakara, SH selaku pimpinan sementara memang berupaya, menghambat serta membuat kisruh dan masalah di partai golkar.
Baru sebatas ketua sementara saja, Sonti sudah tidak menghormati keputusan rapat unsur ketua fraksi DPRD BU, bagaimana mungkin dapat sejalan memimpin lembaga besar seperti di DPRD BU, nantinya kalau sudah di tetapkan sebagai ketua defenitif.
Dengan kejadian ini, kami termasuk pengurus DPD partai golkar BU, sekedar menjalankan perintah dan amanah dari DPP dan DPD 1 Bengkulu, merasa dirugikan atas sikap dan keputusan Sonti Bakara, SH, selaku ketua sementara DPRD BU, maka dalam waktu dekat kami akan menempuh jalur – jalur politk, bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah – langkah Hukum atas kejadian ini. Tapi kami akan berkoordinasi terlebih dahulu terhadap DPP dan DPD tingkat 1, tutup Buyung Satria, SH, dan Eka Kurniadi, SH.
Sementara Sonti Bakara SH, sendiri tidak merasa membuat kisruh di partai golkar, apa lagi ikut campur masalah internal partai masing – masing.
“Saya tidak pernah mengatur keputusan DPP golkar, dari mano pulo joloknya, langkah yang saya ambil adalah untuk memberi kepada DPD golkar menyelesaikan masalah mereka Itu saja, tidak lain dari situ niat saya, Satu hal dicatat bahwa SK dari DPP golkar tetap dibacakan di paripurna, termasuk surat – surat yg masuk semua dibaca, maka degan pertimbangan, saya sebagai ketua sementara mengambil langkah untuk memberi waktu kepada golkar untuk menyelesaikan problem mereka, saya ingin lembaga ini kedepan bekerja degan maksimal, untuk menyelesaikan masalah secara bersama,” kata Sonti Bakara.
Editor : Redaksi
