Pemilu 2019 Era Bupati Mian Diduga Oknum Kades Tidak Netral Serbu Kritik Bawaslu BU

Laporan : Edi Yanto

Minggu, 5 Mei 2019

Kilas, Bengkulu Utara – pada masa era Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Ir.H.Mian, pernyataan nyeleneh Bawaslu BU, yang menyatakan tidak adanya acuan yang melarang salah satu oknum Kepala Desa yang menjadi saksi salah satu Parpol pada Pleno PPK Kecamatan Arga makmur sebagaimana di  muat dalam beberapa media online akhirnya menuai kritik pedas, hal tersebut disampaikan oleh Koordinator umum Serikat Rakyat Bengku Utara (SERBU) Deno Andeska  Marlandone, melalui WashApp (4/5).

“Menurut kami , statment anggota  BAWASLU serta Kabag Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara yang menyampaikan bahwa tidak ada aturan yang melarang kades menjadi saksi salah satu PARPOL sebagaimana dimuat dalam beberapa media online merupakan statment yang sesat dan menyesatkan. BAWASLU serta Kabag pemerintahan harus belajar lagi, jangan ASBUN (asal bunyi) dong,” Ujar Deno.

Selanjutnya Deno menegaskan bahwa pihak Bawaslu Bengkulu Utara  harus mengkaji ulang temuan tersebut secara konperhensif.

“Bawaslu harus mengkaji temuan ini secara komperhensif. Memang selama 2 tahun pun pihak Bawaslu dan Kabag pemerintahan Bengkulu Utara mengkaji regulasi terkait kades jadi saksi salah satu PARPOL pasti tidak akan ada  pasal yang menyuratkan larangan kades  menjadi saksi parpol, yang ada itu larangan kades menjadi pengurus parpol dan larangan kades melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan atau merugikan pasangan calon, peserta pemilu, dan larangan kades berfartisifasi dalam  kampanye, dengan kata lain kades harus berada di zona netral. Pertanyaannya, apakah kades karang suci pemegang mandat saksi Partai Amanat Nasional bukanlah tindakan yang menguntungkan salah satu Paslon atau partai? atau sudah netralkah tindakan tersebut? menjadi saksi pemegang mandat PARPOL itu tindakan yang jauh dari kata netral, bahkan   berpotensi menjadi bagian dari partai, buktinya ada mandat dari partai politik. Kejadiannya tidak samar, jadi mohon Bawaslu tak memercik api dalam situasi kondisi beginian .” Tegas Deno melalui WashApp

Kemudian Deno juga menegaskan  bahwa persoalan tersebut acuannya tegas dan jelas, bahkan kades berpolitik praktis itu pidana.

“Acuannya tegas kok ,tak perlu diskusi khusus, BAWASLU baca UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 29  atau dalam surat edaran Menteri dalam negeri Nomor 273/3772/JS tahun 2016 yang merupakan penegasan dari pasal 70 UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota, Bahkan dalam pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016 secara lugas menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur negara, anggota TNI dan POLRI dan kepala desa atau sebutan lain lurah, dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kades berpolitik praktis, baik jadi saksi PARPOL, jadi pengurus parpol atau berfartisifasi dalam kampanye itu pidana.” Tutup Deno.

Editor : Redaksi