Berikut Nama ASN BU, Kasus Korupsi Resmi Diberhentikan, Yang Lain Daftar Tunggu

Laporan : Edi Yanto

Rabu, 2 Januari 2019

Kilas Bengkulu Utara  – Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sering disebut Aparatur Sipil Negera (ASN) sebanyak 7 orang telah resmi diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu utara masa pimpinan Bupati,Ir.H. Mian. Pemberhentian 7 ASN tersebut menurut Pemerintah BU, karena terlibat kasus korupsi. Pemecatan ini atas dasar
Surat Keputusan (SK) pemberhentian sesuai rekomendasi dari BKN, kata Asisten III, Ramadanus, Rabu 2 januari 2019, di ruang kerjanya.

” Pihak pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, telah secara resmi memberhentikan sebanyak 7 orang yang telibat kasus korupsi, sesuai nama – nama yang telah direkomendasikan dari BKN, dan pihak Pemerintah BU, sudah mengeluarkan SK Pemberhentiannya, pada ahir tahun 2018 kemaren,” kata Ramadanus disambangi kilas dalam ruang kerjanya (02/1/2019).

Lanjut Ramadanus, sejujurnya kita tidak tega melakukan pemecatan namun Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini hanya menjalankan aturan sesuai kesepakatan tiga Menteri. Ketujuh ASN yang diberhentikan ini, terhitung sejak 28 Desember 2018 lalu.

“karena perintah undang-undang,dan jika tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dalam hal ini, Sekda, Bupati dan Kepala BKD akan kena sanksi, maka rekomendasi tersebut wajib kita laksanakan, sementara yang lainya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam korupsi menunggu proses berikutnya” jelas Ramadanus.

Ini Daftar 7 orang ASN yang diberhentikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Belum lama ini kata Ramdanus:

1. Suyoto
2. Tarzon Juri
3. Nazarudin
4. Bastari
5. Syaptiansyah
6. Kaisar Robinson
7. Sri Susilawati

Bagi ASN di daerah ini, diharapkan untuk dapat menghindari yang namanya korupsi, karena pemerintah pusat hingga daerah tidak main – main memberikan sangsi dan tindakkan sesuai aturan yang telah di tetapkan.

” Pemerintah daerah tidak akan pilih kasih untuk menegakkan aturan, bagi yang di rekomendasi BKN akan kita proses untuk tahap – tahap berikutnya, sementara pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjut proses berikutnya, seperti Novi Valentino dan kawan,”tutup Ramdanus.