Sering Ngeluh Kondisi Jalan Provinsi, Bupati BU Mian Cengeng. ini Kata SERBU

Laporan : Edi Yanto

Kamis, 18 Oktober 2018

Kilas Bengkulu Utara – Pada hari Ini Kamis (18/10), Kembali Massa yang menamakan dari kelompok Serikat Rakyat Bengkulu Utara (Serbu), menggelar demo di Kantor Bupati Bengkulu Utara. Demo kali ini merupakan demo keempat kalinya dengan isu yang terus bertambah dalam setiap orasinya. Koordinator aksi, Luki Tri Utomo kepada media ini menjelaskan demo kali ini masih dalam rangkaian demo sebelumnya, hanya saja kata Luki, demo kali ini ada penambahan isu dan tuntutan, yakni terkait pajak dan pencemaran lingkungan di Bengkulu Utara.

Dalam orasi Lulus, nyatakan selaku Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Mian Cengeng, selalu mengeluh dengan kondisi jalan Provinsi dalam wilayah Bengkulu Utara, yang kondisinya banyak mengalami rusak, Bukannya melobi, atau menjalin komunikasih dan kerja sama dengan pihak Provinsi, bagai mana penganggaran perehapan dan perbaikan jalan – jalan Provinsi tersebut, malah melakukan pencitraan dengan membuat Sepanduk atau Baleho seolah- olah memberitahukan kepada masyarakat Bengkulu Utara jalan tersebut rusak merupakan tanggung jawab Provinsi, bukan tanggung jawabnya (Mian) selaku Bupati, Yang menjadi pertanyaan kita kini dari mana pengambilan anggaran pembuatan spanduk dan Baleho tersebu, kata Lulus.

Luki Triutomo selaku Koordinator Aksi, menjelaskan Berikut  tuntutan SERBU, Terhadap Pemerintahan Mian

1. Bupati Bengkulu Utara saudara Ir MIAN harus segera meminta maaf secara terbuka di media massa dan media sosial   kepada seluruh masyarakat Bengkulu Uuara, atas niatan/upayanya mengintimidasi (membungkam) aspirasi rakyat, melalui statemennya yang mengganggap aksi demonstrasi mengganggu ketentraman ASN dalam melaksanakan pekerjaan, sebagaimana di muat dalam beberapa media online.

2. Bupati Bengkulu Utara harus  segera mencopot saudara Budi (Kepala BKPSDM) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas  pernyataannya yang terkesan merendahkan harkat martabat Universitas Ratu Samban.

3. Bupati Bengkulu Utara harus segera membangun jembatan Desa Lubuk Gading serta segera memerintahkan PT AAK Mining untuk merealisasikan perjanjian membangun jalan  masyarakat Desa Sebayur

4. Memerintahkan Bupati Bengkulu Utara untuk segera  mengkaji ulang kelengkapan dokumen perizinan dan  mekanisme pengelolaan limbah  seluruh perusahaan, sebagaimana dimaksud  UU NO 32 tahun 2009 tentang PPLH di wilayah Bengkulu Uuara.

5. Bupati Bengkulu Utara selaku pihak yang berwenang menerbitkan serta mencabut izin lingkungan harus  segera menindak tegas investor nakal, baik investor yang tidak mengantongi kelengkapan dokumen perizinan, dokumen perizinan kadaluarsa, merambah hutan lindung dan tidak bayar retribusi/pajak karena hanya akan mendatangkan bencana bagi masyarakat sekitar dan daerah.

6. Bupati Bengkulu Utara selaku pejabat pembina kepegawaian daerah (PPKD) harus segera menonjobkan  Kadis PUPR dan ketua ULP sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kelalaian serta tidak profesionalnya mereka, sehingga  daerah dan masyarakat  sekitar  dirugikan (tidak bisa dimanfaatkan) dengan mandegnya (tidak selsai) beberapa paket pekerjaan dilingkungan dinas PUPR TA 2017.

7. Bupati Bengkulu Utara harus segera memberikan efek jera dengan  memblack list  rekanan pelaksana (pihak ketiga/kontraktor) yang tidak menyelesaikan pekerjaan dan yang menyebabkan indikasi  kerugian negara (berdasarkan LHP BPK).

8. Bupati Bengkulu Uuara harus mengakomodir seluruh kepentingan (kehendak)  masyarakat Bengkulu Uuara dengan membangun infrastruktur dasar (jalan, jembatan dan irigasi) secara merata  sehingga  pemerataan pembangunan bukan hanya isapan jempol belaka.

9. Bupati Bengkulu Utara harus  segera membentuk lembaga independen pengelola dana  CSR (TJSL) yang bertugas mengidentifikasi seluruh badan usaha wajib CSR dan mengelola dana CSR se Bengkulu Uuara secara transparan.

10. Bupati Bengkulu Uuara harus segera menyampaikan ke publik melalui media massa  seluruh  daftar badan usaha yang wajib CSR serta besaran CSR setiap badan usaha yang sudah teralisasi dari tahun 2015-2018.

11. Bupati Bengkulu Uuara harus segera menyampaikan  ke publik melalui media massa daftar seluruh pelanggan  PPJ (pajak penerangan jalan) serta besaran pembayaran PPJ seluruh pelanggan se  Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2015-2018.

12. Bupati Bengkulu Uuara harus segera menyampaikan ke publik luas melalui media massa dan media sosial seluruh daftar usaha  pertambangan Galian C serta besaran hasil bagi retribusi Galian C  se Bengkulu Uuara dari tahun 2015-2018.

13. Bupati Bengkulu Uuara harus segera menghentikan aktifitas pembuangan air limbah PT SIL  ke medium lingkungan hidup (sungai) karena hanya akan merusak dan mencemari lingkungan hidup (sungai) yang notabene dipergunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari (mandi, mencuci). tutup Luki.

Pantauwan kilas Aksi Demo SERBU hari ini Kamis (18/10), di depan pemda dan berjalan kaki berkeliling bundaran Kota Arga Makmur tidak ada pihak pemerintah yang menemui dan memberikan keterangan kepada SERBU, baik itu Bupati, wakil Bupati maupun Sekda, bahkan pantauwan kilas di kantor pemda ke tiga orang penting Bengkulu Utara tersebut sedang tidak berada dikantornya.

Baca Juga

Era Heru Susanto Proyek 11 Miliaran Kota Bani-Suka Baru Diduga Rugikan Daerah, Dua Item Jadi Temuan BPK

Laporan : Edi Yanto Selasa, 22 September 2020 Kilas Bengkulu, Utara – Salah satu Mega …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *