Indeks Kepercayaan Dengan Pemerintah Menurun, Di Duga Akibat Mian Ancam Aksi Demo

Laporan : Edi Yanto

Rabu, 10 Oktober 2018

Kilas Bengkulu Utara – Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Bengkulu yang digelar Kesbangpol Provinsi Bengkulu, dipuncak Sawah Resto Desa Tanjung Raman Kota Arga Makmur Selasa (9/10)

Indeks kepercayaan Publik atau masyarakat kepada Pemerintah masih berada di level sedang dan cenderung menurun 1,50 poin jika dibandingkan tahun 2016 lalu. Dimana indeks kepercayaan masyarakat di tahun 2017, berkisar 72-73% dan kalkulasi ini masih berada di level sedang.

Menurunnya Indks Kepercayaan ini, terungkap dalam Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia dari Provinsi Bengkulu yang digelar Kesbangpol Provinsi Bengkulu, dan Kabupaten Bengkulu Utara, serta berbagai elemen, Selasa (9/10), Di Bengkulu Utara.

Baca juga : Aksi Berlanjut Serbu VS Bupati Mian, Saling “Ancam” Adukan Ke Pihak Penegak Hukum

Kepala bidang (Kabid) Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Deva Agusta mengatakan, menurunnya indek demokrasi di Indonesia ini dipicu oleh beberapa faktor, terutama dari segi pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkadang kurang memuaskan. Hal seperti ini turut mempengaruhi menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Unsur lain juga dipengaruhi terutama terkait kebebasan masyarakat dalam mengemukakan berpendapat, Deva mencontohkan terkait dengan adanya statemen pejabat Kabupaten Bengkulu Utara yang melarang digelarnya aksi demo. Hal ini sangat mempengaruhi indek demokrasi di Indonesia dan statemen seperti ini perlu diklarifikasi oleh semua stakeholder”.

Lanjut Deva, Jika statemen ini benar adanya, sudah barang tentu jelas hal tersebut sudah mencoreng citra demokrasi di Indonesia. Karena negara kita ini adalah negara deokrasi jadi masyarakat bebas dalam mengemukakan pendapat termasuk dalam aksi demo,” ulasnya.

Penegasan yang sama disampaikan Kepala Kantor (Kakan) Kesbangpol Kabupaten BU Mukaddas. Ia mengatakan negara Indonesia adalah negara demokrasi yang artinya masyarakat bebas mengemukan pendapat.

Acara tersebut Dihadiri pemuka adat, LSM, perwakilan partai politik dan unsur pemerintah terkait lainnya.