Laporan : Edi Yanto
Rabu : 19 September 2018
Kilas Bengkulu Utara – Hari ini Rabu (19/9) Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Uatara, dengan agenda Penyampaian Jawaban Pihak Eksekutif atas Pandangan Umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bengkulu Utara, Aliantor Harahap, SE, dihadiri anggota dewan dan para undangan.
Penyampaian jawaban pihak eksekutif langsumg disampaikan Bupati Bengkulu Utara, H.Ir.Mian, semua tanggapan 7 fraksi sebelumnya direspon dan ditangapi dengan baik oleh pihak eksekutif, termasuk menyangkut rekomendasi 7 fraksi sebelumnya akan di evaluasi pada ahir tahun ini.
Menariknya dari jawaban pihak eksekutif yang disampaikan Bupati H.Ir.Mian tersebut, fraksi Merah Putih merasa kecewa dan tidak memuaskan, hal ini disampaikan Dedi Syafroni S.IP, Usai acara dalam Ruangan Komisi III.
” Saya selaku fraksi merah Putih sedikitpun merasa tidak puas apa yang dijawab pihak eksekutif hari ini, seperti menyangkut penerangan lampu jalan umum yang Pajak nya telah dipungut terhadap masyarakat, Namun buktinya tidak semua masyarakat didaerah ini dapat menikmati apa yang sudah dibayarkan tersebut. Contohnya, saja mengenai lampu jalan umum ini, Bagaimana daerah kita mau maju kalau hasil pungutan Pajaknya milyaran Rupiah, tapi diangarkan untuk lampu jalan hanya Rp. 300 Juta, untuk menerangkan kota Arga Makmur aja tidak cukup,” Ungkap Dedi.
Lanjut Dedi Syafroni selain lampu jalan Umum, saya juga merasa kecewa jawaban Bupati terkait Aset Alun-Alun, dan Aset Pesangrahan Kemumu, karena tidak jelas sampai hari ini siapa leading sektor yang sebenarnya.
” Lihat alun – alun Malim Rajo Paduko tersebut belum jelas Leading Sektor yang sebenarnya, kini sudah ada proyek pembangunan, seharusnya, tetapkan dulu siapa Leading sektor sebenarnya baru di anggarkan pembangunannya, jangan Sampai Aset daerah ini masih sembraut tapi sudah ada anggaran pembagunan cukup besar, setelah ada masalah suatu saat nanti baru lempar tanggung jawab,”. Kesal Dedi Syafroni.
Disamping itu juga masalah mega proyek 2017 yang tidak selesai dikerjakan, kapan kepastian adanya tim auditor yang independent untuk mengaudit ulang proyek tersebut masih kabur dan belum jelas, disamping itu masalah Insentif Babinsa dan Kantibmas, yang saya sampaikan tidak ditanggapi Bupati. Maka saya menghimbaua Jawaban pihak eksekutif hari ini tidak hanya seremonial semata. Tutup Dedi Syafroni dari fraksi Merah Putih.