Sertifikat PTSL Tahun 2017 Ditunda Pembagiannya, Ketua DPC Demokrat BU Duga Ada Kepentingan Politik

Laporan : Edi Yanto

Jumat, 13 Juli 2018

Kilas Bengkulu Utara – Sertifikat Pencatatan Tanah Sistimatis (PTSL) melalui Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Utara pada tahun 2017 yang telah lama selesai dikerjakan namun belum kunjung dibagikan kepada masyarakat diduga menjadi ajang Politik.Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkulu Utara Dedy Syafroni.S.Ip yang juga merupakan anggota DPRD Bengkulu Utara yang akrab disapa Bang Roni ini geram mengetahui sertifikat PTSL 2017 sampai saat ini belum dibagikan. Bahkan dia menilai nuansa politik sangat kental dengan ditundanya pembagian sertifikat tersebut.

Baca Juga : Sertifikat PTSL Tak Kunjung Dibagikan, Kades Didesak Warga

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkulu Utara Dedy Syafroni kepada kilasbengkulu.com, jumat (13/7) mengatakan, pada prinsipnya kalau memang sertifikat itu sudah selesai dibuat oleh pihak BPN, segera dibagikan itu hak masyarakat. Jangan semua dijadikan ajang pencitraan dan kepentingan politik, secara mendasar kita ini adalah publik figur yang tugasnya melayani masyarakat, seperti pengadaan sertifikat gratis ini adalah salah satu contoh pelayanan kita kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan.

“Kalau memang proses penertiban sertifikat itu sudah selesai, jangan ditunda lagi. Segera dibagikan kepada masyarakat, itu hak mereka. Jangan semua dijadikan ajang pencitraan dan bahan politik, kita ini adalah publik figur yang tugasnya melayani masyarakat. Maka layanilah masyarakat kita dengan baik, ” kesal Roni

Jika memang benar niat Bupati ingin membagikan sertifikat itu pada saat kunjungan Presiden, dengan tegas dia mengatakan bahwa itu tidak baik, berulangkali Roni sebut jangan semua dijadikan bahan untuk pencitraan dan ajang politik. Kalau memang nanti Presiden datang ke Bengkulu Utara, tunjukkan saja infrastruktur vital di Bengkulu Utara ini perlu mendapat bantuan subsidi dari pemerintah pusat seperti Jalan, listrik, jembatan-jembatan yang saat ini sudah sekarat dan lainnya.

“Kalau nanti Pak Presiden memang jadi datang, jangan sertifikat yang dikasih lihat. Tunjukkan saja jalan-jalan di Bengkulu Utara ini banyak yang rusak dan perlu sentuhan dan bantuan pemerintah pusat. Seperti jalan dari Lais ke Arga makmur saja misalnya, jangan pembangunan lebih banyak mengarah ke Wilayah tempat tinggal saudara Bupati saja, arga Makmur ini ibu kota Kabupaten lho, kalau dibiarkan seperti ini Ibu Kota Kabupaten ini akan menjadi daerah yang terisolir, sekali lagi saya tegaskan jangan semua dibikin pencitraan dan bahan politik.Masyarakat kita sudah pintar sekarang, mereka tahu mana yang baik dan mana yang benar-benar pro rakyat.Jadi tidak perlu lah selalu pencitraan. Tidak Elok itu ” ketus Roni