Berkas Perkara Kabid Terjaring OTT Dinyatakan P21

Kilas Bengkulu Utara – Mantan Kepala Bidang (Kabid) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkulu Utara, Sy yang terjaring OTT pada Senin (14/11/2017) disebut melanggar pasal 12 Huruf e UU RI no. 20 /2001 ttg TPK Sub psl 23 UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terancam hukuman minimal 1 tahun atau maksimal 6 tahun penjara.

Sebagaimana termaktub pada pasal 12 menyebutkan, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

Hal itu dikemukakan oleh Kapolres BU AKBP Ariefaldi Warganegara SH SIk MM melalui Kasat Reskrim AKP M Jufri SIk usai pihaknya melimpahkan berkasa perkara kepada JPU Kejaksaan Negeri BU, Senin (22/1).
“Berkas perkara yang kita limpahkan ke Kejaksaan dinyatakan lengkap atau P21,” tegas Kasat.
Dijelaskan Kasat, berkas perkara nomor: B-109 / N.7.12 / Fd.1 /01 / 2018, tgal 17 jan 2018 Sy telah diteliti oleh JPU Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan hari ini sudah mencapai tahap II.

Kronologi
Tgl 01 Nopember 2017 Ketua Tim Saber Pungli BU menerima laporan dari pelapor Antonius Jumroni atas adanya dugaan tindak pidana pemerasan (Pungli) yang dilakukan oleh Sdr. Sy selaku KPA di Kantor BPBD BU terhadap perusahaan CV. RISKE pada kegiatan pembangunan jembatan gantung, Desa Tanjung Alai Kecamatan Napal Putih dengan nilai kontrak Rp. 1.582 Juta.

Pada hari Senin tgl 30 oktober 2017 Pkl 10:00 WIB CV. RISKE mengajukan permohonan sesi Bank untuk pencairan senilai Rp. 450.000.000,- dimana dalam surat permohonan sesi tersebut CV. Riske membutuhkan tanda tangan dari KPA, namun oknum tersebut menolak menandatangani sesi, dengan alasan ada masalah yang belum kelar.

Kemudian Pukul 19.30 WIB, hari yang sama Antonius Jumroni berinisiatif untuk menemui oknum pejabat tersebut di rumahnya untuk menanyakan apa sebab ditolaknya surat permohonan sesi.

Dari hasil pembicaraan terungkap bahwa Sdr. Sy Selaku KPA menyatakan bersedia tanda tangan dan memperlancar segala urusan administrasi berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan apabila pelapor mau membayar atau menyediakan uang senilai Rp. 200 juta dan seluruh uang tersebut diminta untuk di serahkan kepada Sy.

Namun rekanan hanya ada uang Rp. 50 juta yg diserahkan pd tgl 14 Nov 2017.

Laporan : Ediyanto

Editor : Thahar

Baca Juga

Ketua PPID Pusat Hadir Pengukuhan Dan Pelantikan Pengurus Kabupaten Kaur, Ini penjelasan Bupati Gusril

Laporan : Tasman.P Senen, 21 September 2020 Kilas Bengkulu, Utara – Pengukuhan dan pelantikan pengurusan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *